IZINKAN AKU MENJADI SEORANG KORUPTOR

Walaupun banyak orang bilang uang itu bukanlah segalanya dalam hidup ini, tetapi kenyataannya, segalanya harus melalui media uang untuk mendapatkannya. Untuk hanya sekadar mengisi perut saja keberadaan uang menjadi hal yang  sangat vital, apalagi untuk kepentingan-kepentingan besar dan kompleks. Keberadaan uang sebagai alat penukar dari kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh manusia tidak bisa dijauhkan dari nalar kamus ketergantungan manusia terhadap uang tersebut. Uang adalah nafas dari kehidupan ini, tanpa uang rasa-rasanya hidup ini akan terhenti, bahkan bisa saja berujung pada kemusnahan dan kematian.

Berkali-kali nalar ini dihadapkan pada argumentasi idealis yang seakan-akan argumentasi tersebut mengajak lari umat manusia dari ketergantungannya pada uang. Tetapi, berkali-kali juga manusia bersama nalarnya memilih langkah praktis dalam hidupnya dengan tetap memilih uang untuk menggapai segalanya. Berbagai macam pendekatan argumentasi idealis itu menggelar jalannya agar manusia mau berjalan di atasnya, tetapi realita kebutuhan hidup tidak bisa diasingkan untuk jauh dari ketergantungan terhadap uang. Argumentasi atas nama agamapun belum mampu menjauhkan ketergantungan manusia terhadap uang. Berbagai contoh dan kisah, bahkan harapan dan pahala tak cukup untuk menggantikan status uang sebagai tempat bergantung umat manusia. Jika mau dituturkan dengan sedikit vulgar, uang adalah Tuhan alternatif setelah Tuhan Sang Pencipta itu sendiri.

Jarang sekali di dunia ini ada kejujuran yang mau diutarakan dengan ikhlas, banyak orang berkata bahwa Tuhan sebagai tempat bergantung, tetapi dalam kehidupan yang sebenarnya keluh dan kesah menjadi doa dan erangan yang selalu tersampaikan kepada Tuhan. Begitu juga dengan argumentasi lain manusia yang mengaku tidak menjadikan uang sebagai tempat bergantung, tetapi pada kenyataannya manusia adalah makhluk yang paling lahap jika disuguhi yang namanya uang. Jika mau diakui, Tuhan dalam kehidupan manusia tidak terlalu banyak dibutuhkan bila dibandingkan dengan kadar kergantungan manusia pada uang. Maka hal yang paling disembunyikan dalam kejujuran adalah, ketergantungan terhadap uang.

Sejumlah contoh kejujuran yang disembunyikan sangat banyak dalam kehidupan nyata. Di dalam dunia pendidikan misalnya, seorang pemuda ataupun pemudi rela jauh dari kampung halamannya dengan maksud menuntut ilmu di sebuah universitas, tetapi di balik niat luhur tersebut manusia selalu mengharap balasan berupa uang. Contoh ini semakin menguatkan bahwa tidak ada satu orangpun yang harus mungkir dari ketergantungan ini, sekalipun langkah apologi itu tidak berbilang ragamnya, tetapi uang tetaplah menjadi rebutan sepanjang zaman.

Walau sangat mustahil manusia menghindar dari ketergantungan terhadap uang, tetapi juga tidak sedikit manusia yang mengaku sebagai orang bijak yang mencibir usaha seseorang untuk mendapatkan uang. Korupsi sebagai salah satu cara yang termudah untuk mendapatkan uang banyak dicibir dan dikutuk oleh kebanyakan orang sebagai cara yang haram. Tetapi di sisi yang lain, fenomena korupsi tidak hanya sebagai cara untuk mendapatkan uang,  bahkan sudah menjadi sebuah budaya, sehingga fenomena korupsi turun temurn menjadi warisan tak tergantikan bagi anak negeri ini. Semua itu terjadi oleh karena manusia sangat mempunyai ketergantungan yang besar terhadap uang, sehingga cara apapun bakal ditempuh untuk mendapatkan uang tersebut.

Lalu apa yang perlu disalahkan dalam hidup ini? Apakah korupsi itu salah? Tetapi kenapa korupsi itu menjadi hobi dan budaya?. Apa ada prinsip ikhlas di balik kata ikhlas itu sendiri?. Lalu adakah sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar uang?. Betulkah selama ini Tuhan yang disembah oleh manusia ataukah uang yang menjadi sesembahan?.  “Ah..persetan dengan idealisme, Tuhan Izinkan aku korupsi ya….”.

Read More

Teror dan Kekerasan Cermin Introspeksi Kinerja Pemerintah

Jengah juga rasanya hidup di tengah-tengah kondisi bangsa yang tak kunjung reda dari persoalan dan konflik. Di antara persoalan dan konflik paling panas akhir-akhir ini yang menyita perhatian banyak kalangan adalah, peristiwa berdarah di Sampang Madura, kejadian penembakan polisi di Solo Jawa Tengah serta yang terakhir ledakan yang diduga bom di Depok (8/9/2012). Ketiganya merupakan rentetan peristiwa kekerasan yang terbilang cukup mengancam stabilitas keamanan kehidupan berbangsa di tengah-tengah kemajemukan.

Secara kronologis insan media terus berupaya menyuguhkan secara detil dari ketiga peristiwa tersebut. Sorotan dari berbagai segmen pun juga terus diupayakan, agar ketepatan penuturan kronologis itu mendekati kejadian yang sebenarnya. Upaya tersebut tentu sangat lazim dilakukan oleh media,selagi informasi yang disuguhkan ke halayak bisa dipertanggung jawabkan, sehingga dari situlah masyarakat umum sebagai penikmatnya juga bisa terpuaskan.

Bila mau disadari, ketiga peristiwa tersebut hanya sebuah simbol dari keangkuhan nafsu yang menunggangi hati manusia, kemudian menggerakkan fisik mereka menuju tindak kekerasan. Sebagai indikasi awal dari bersarangnya nafsu tersebut biasanya dimulai dari menurunnya daya nalar dan menguatnya sikap egoistis. Sebagai puncaknya, terjadilah apa yang telah terjadi seperti kedua peristiwa tersebut.

Sengaja pandangan dalam tulisan ini dijauhkan dari pandangan mainstream publik yang mengemuka selama ini, terutama kasus kekerasan di Sampang yang hanya banyak dikaitkan sebagai bagian dari konflik antar keyakinan (Sunni vs Syi’ah). Pandangan publik selama ini selalu digiring pada wacana benturan antara dua kubu, padahal yang demikian masih terkesan sangat dangkal, sehingga kadang kurang efektif untuk meminimalisir konflik. Bahkan, pada tahap tertentu bisa saja melahirkan wacana lain yang mengakibatkan salah satu kubu yang bertikai dirugikan.

Sebagai salah satu dampak dari analisis yang didasarkan pada peristiwa kronologis faktual belaka adalah, solusi yang terkesan menggelikan dan lucu. POLRI misalnya, mengusulkan agar masyarakat syi’ah direlokasi dan dijauhkan dari daerah sebelumnya. Usulan ini tentu bermula dari adanya konsentrasi yang terpaku pada wacana pertikaian dua kubu saja, tetapi belum dilanjutkan pada telaah motif terjadinya peristiwa tersebut. Tanpa disadari usulan POLRI jika mau diamati lebih dalam malah tidak termasuk usulan penyelesaian konflik, akan tetapi merupakan kelanjutan dari pembengkakan konflik, karena usulan tersebut semakin akan menyudutkan kelompok syi’ah.Di lain isisi, usulan tersebut juga cukup terkesan diskriminatif serta bertentangan dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi kebhinnekaan.

Persoalan dan konflik besar secara garis besar tentu bukan persoalan fisik semata. Maka solusi penyelesaiannya tentu tidak bisa hanya mengandalkan pada pembenahan secara fisik. Sedangkan bila melihat usulan di atas sangat bersifat fisik, padahal jarak tidak selamanya bisa menghalangi orang untuk melakukan kekerasan, tetapi apa yang mereka pahami lewat penginderaan dan pendengaran menjadi motor penggerak paling representatif untuk melakukan kekerasan. Sejatinya solusi relokasi tersebu tidaklah keliru, namun rasanya kurang pas jika hal tersebut diberlakukan untuk kasus Sampang yang lebih condong pada persoalan keyakinan, sehingga mau tidak mau hal yang terbilang urgen sebagai bentuk solusi lebih tepat adalah, memperkaya pola pemahaman mereka.

Penyelesaian secara fisik hanya mampu meredam ketegangan dalam jangka yang sangat terbatas. Begitu juga dengan kasus teror seperti yang terjadi di Solo dan di Depok, tentu tidak hanya bisa diselesaikan dengan menangkap pelakunya secara fisik. Sejumlah kasus serupa sering terjadi di negeri ini dengan berhenti pada penyelesaian fisik semata, sehingga kasus-kasus berikutnya terus bermunculan dengan bentuk teror yang semakin kreatif dan variatif. Mulai kasus bom bali, bom bunuh diri, paket bom buku serta yang terakhir kasus penembakan polisi di Solo dan ledakan bom di Depok, dimana pelaku dalam kasus di Solo berani menembak polisi dari jarak dekat. Sejumlah teror tersebut terus berulang oleh karena penyelesaian yang dilakukan oleh bangsa ini masih terlalu dangkal, sementara semangat ataupun spirit untuk melakukan teror yang akstrem tersebut sangat mengakar kuat. Maka dengan demikian, apa yang dilakukan bangsa ini dalam rangka membasmi gerakan terorisme tersebut perlu rasanya untuk dievaluasi kembali.

Beranjak dari tiga kasus di atas serta sejumlah pengalaman sebelumnya, bangsa ini nampaknya harus mempunyai formulasi baru dalam membendung tindak kekerasan. Rasanya juga tidak cukup dengan hanya mengindentifikasi kelompok apa yang bertanggung jawab di balik kasus kekerasan tersebut, apalagi hanya merelokasi dan menangkap pelakunya. Langkah yang demikian bisa dinilai kurang efektif jika dilihat dari sejumlah kasus yang bermunculan berikutnya. Menuding suatu kelompok tertentu juga tidak bisa mengurangi angka kejadian teror, malah pada tahap berikutnya hanya menghadirkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa. Sebagai contoh, kasus teror selama ini selalu diidentikkan dengan perlakuan umat muslim, sehingga kemudian yang dipahami oleh masyarakat umum adalah, muslim selalu identik dengan seorang teroris. Sebagai puncaknya, terjadilah sentimen luar biasa diantara komponen bangsa yang manjemuk ini.

Bermula dari pola penyelesaian yang kurang akurat seperti di atas itulah integrasi bangsa ini makin porak poranda, umat Islam khususnya menjadi kelompok paling tertuduh, jarak dan kerukunan antar umat beragama terasa makin merenggang. Kejadian di Sampang Madura secara implisit makin memantapkan opini publik bahwa Islam saat ini memang menjadi biang dari kekerasan. Bila mau diakui, kondisi Islam saat ini betul-betul diuji oleh dua peristiwa kekerasan yang menimpa bangsa ini. Kasus di Sampang sebagai ujian yang menusuk dari dalam, sementara kejadian di Solo dan di Depok bisa jadi sebagai kelanjutan dari tuduhan terorisme yang selama ini terus dikampanyekan tanpa henti oleh pihak-pihak tertentu di luar Islam untuk mengobrak-abrik kesatuan bangsa. Lalu, betulkah Islam memang menjadi biang dari segala kekerasan?

Sungguh suatu hal yang sangat berat untuk menempatkan posisi dan status Islam di tengah-tengah lintasan kehidupan berbangsa dalam korelasinya dengan sejumlah konflik dan kasus kekerasan selama ini. Satu sisi-sisi kekerasan itu adalah fakta yang menyuguhkan gambaran kebringasan sekelompok kecil umat Islam, di sisi lain Islam juga punya catatan sejarah yang erat hubungannya dengan berdirinya bangsa ini. Catatan sejarah membuktikan, bahwa Islam sebagai umat mayoritas di negeri mampu menjadi umat yang sangat toleran, hal itu dibuktikan dengan sikap umat Islam yang mau hidup ber-Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.


Di tengah-tengah perjalanan bangsa ini, Islam kemudian diidentikkan sebagai pemecah kesatuan bangsa, lewat teror dan konflik yang mewarnai perjalanan bangsa ini. Sejumlah tuduhan miringpun dialmatkan kepada Islam yaitu sebagai penyambung paham terorisme serta sebagai penyusun gerakan pendirian negara Islam Indonesia. Walau tudingan tersebut kadang memang bersumber dari fakta-fakta yang terjadi, namun setidaknya pemerintah juga harus jeli dalam memahami motif yang sebenarnya dibalik gerakan-gerakan ektrimis yang mengemuka tersebut. Maka hal yang semestinya dilakukan oleh pemerintah tidak hanya mengorek sumber persoalan dari luar dirinya, tetapi juga harus mengorek unsur persoalan yang ada dalam diri pemerintahan itu sendiri.

Koreksi berimbang oleh pemerintah menjadi pilihan utama setelah sekian formulasi penuntasan teror dan kekerasan gagal membangun kedamaian. Unsur ekstern dari pemerintah yang muncul dari kelompok Islam ektrimis boleh jadi memang benar adanya, tetapi perlu disadari bahwa unsur ekstern itu tidak muncul tanpa sebab. Semua gerakan yang muncul dari rakyat tentu bermula dari ketidakpuasan rakyat terhadap realita. Kalau mau jujur, kinerja pemerintah selama ini bisa dibilang berjalan pincang, dimana keadilan dan hak-hak rakyat banyak diamputasi, sehingga kemudian tidak salah kalau kemudian rakyat memilih jalan pintas untuk menanggulangi pemerintahan yang pincang itu lewat jalan kekerasan.

Secara jujur, laju di dalam pemerintahan di negeri ini selalu tidak lepas dari tindak korup oleh sebagian pemimpinnya. Jual beli suara dalam bursa pemilu sering menjadi warna yang mencolok, secara implisit demokrasi di negeri ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rakyat banyak disodorkan contoh-contoh yang tidak baik oleh para pemimpinnya, sehingga tidak bisa disalahkan ketika rakyat meniru tingkah pemimpinnya yang amoral tersebut. Inilah sisi terdalam yang terjadi dalam tubuh pemerintahan di negeri ini yang semestinya menjadi perhatian utama sebelum pemerintah mengambil sikap terhadap kasus kekerasan dan teror yang terjadi selama ini.

Dengan demikian, mengambil contoh kasus konflik di Sampang Madura, tidakan teror di Solo dan d Depok, pemerintah sudah seyogyanya untuk unjuk keteladanan yang baik (uswah hasanah) di tengah-tengah rakyatnya dengan menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan adil, karena bisa jadi apa yang dilakukan oleh rakyat dalam bentuk kekerasan merupakan respon dari kegeraman rakyat terhadap tindakan dhalim para pemimpin bangsa ini. Aslih nafsaka yasluh lakannas.

Sebagai langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah, mendampingi kehidupan masyarakat dengan santun dan penuh kasih sayang (shuhbah bi rohamah). Bentuk konkretnya adalah, pemerintah harus benar-benat dekat dengan rakyat. Pemerintah harus memahami apa yang dirasakan oleh rakyat dan apa yang dibutuhkan oleh rakyat dari berbagai sisi, seperti dalam kesejahteraannya menjadi salah satu pokok perhatian yang tidak boleh dilupakan. Sikap elitis yang sering kali dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini tentu sangat mungkin menjadikan jarak yang cukup jauh antara pemerintah dan rakyat. Maka pola pendampingan dengan penuh kasih sayang (shuhbah bi rohmah) adalah salah satu langkah yang cukup efektif menanggulangi tindak kekerasan yang selama ini terjadi.

Sebagai langkah pamungkas, pemerintah juga harus rajin mengajak rakyat untuk bersama-sama mewujudkan amal baik (dakwah ilal khoir) dalam rangka membangun bangsa. Wujud nyata dari langkah ini bias berupa peningkatan dan pemerataan pendidikan dalam rangka meningkatkan daya nalar masyarakat, agar nantinya masyarakat tidak mudah terjebak pada pola fikir yang keras dan intoleran. Di dalam pola dakwah ilal khoir ini pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menyisipkan spirit ke-Indonesiaan lewat pemahaman akan keniscayaan adanya pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tiga langkah tersebut di atas; uswah hasanah, shuhbah bi rohmah dan dakwah ilal khoir adalah formulasi yang cukup apik jika dibandingkan dengan sejumlah tudingan provokatif yang senyatanya malah menyisakan lara pada kelompok tertuduh. Lalu perntanyaannya adalah, “sudahkah pemerintah melakukan tiga langkah di atas?”. Wallahu ‘alam…

Read More

IDEALITAS MOTIVASI POLITIK

Sungguh tidak ada alasan untuk berputus asa dalam membangun bangsa ini. Segala kekurangannya adalah bagian dari lahan jihad untuk terus menyempurnakan cita-cita mulia para pendiri bangsa. Kemungkinan apapun dari niat suci itu adalah konsekwensi yang harus diterima walau pahit sekalipun. Realitas yang kurang elok dari dinamika bangsa saat ini bukanlah suatu kendala untuk terus mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan bermartabat. Di atas fundamen idealitas inilah semua gerak perjuangan itu harus dipijakkan.

Mewacanakan idealitas dari setiap motivasi untuk beranjak dari keterpurukan adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk kondisi seperti saat sekarang ini. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk respon dari menciutnya kadar idealisme dari setiap perjuangan yang digulirkan oleh setiap anak bangsa. Indikasi dari gejala tersebut bisa dilihat dari berbagai sisi kehidupan profil tokoh-tokoh bangsa yang saat ini menikmati empuknya kursi birokrasi di pemerintahan. Ada dimensi-dimensi tertentu yang terbilang di luar kewajaran, seakan sebagian mereka tidak mengenal lagi makna moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Kasus yang lebih dekat dengan hal di atas selain dari kasus korupsi adalah, fenomena hilangnya rasa malu yang menjangkiti hampir dari setiap lembaga pemerintahan di negeri ini. Rasa malu itu seakan telah tergantikan oleh birahi-birahi yang menuntun sebagian mereka pada tindakan bejat (fakhsya’). Tindak-tanduk sebagian mereka yang terjerumus dalam sensasi fakhsya’ kadang mengundang tawa karena terkesan lucu, tapi tidak sedikit juga yang mengundang rasa geram.

Adapun indikasi paling riil dari hilangnya rasa malu itu betul-betul sangat kentara ketika menyebarnya video porno yang mirip dengan dua anggota DPR dari suatu partai tertentu. Kasus tersebut adalah kasus yang ke sekian kalinya yang menempatkan lembaga terhormat di negeri ini pada kondisi yang sangat hina. Terlepas apakah hal itu bagian dari manuver politik yang digulirkan dari rivalitas yang cukup ketat di ranah perpolitikan di negeri ini, atau kemungkinan terdapat indikasi lainnya, yang jelas moralitas tidaklah bisa ditawar dalam kehidupan berbangsa.

Segmen lain dari fenomena hilangnya rasa malu juga terlihat dari geliat sejumlah tokoh yang meleburkan dirinya dalam bursa capres pada pilpres 2014 nanti. Indikasi hilangnya rasa malu itu cukup terlihat ketika salah satu tokoh di kubu partai tertentu yang notabene masih mempunyai hutang berat terhadap rakyat Sidoarjo terkait kasus lumpur Lapindo maju sebagai kandidat capres. Gejala ini tentu masih bisa dikategorikan sebagai bagian dari tindakan yang menyisihkan rasa malu. Titik malu yang semestinya dipertimbangkan itu terdapat pada penyelesaian lumpur Lapindo yang tak kunjung selesai. Tetapi nyatanya, titik malu tersebut tidak pernah menjadi bagian dari pertimbangannya, bahkan sang tokohpun maju dengan rasa percaya diri (pede) luar biasa.

Di kubu partai yang lain, dalam pantauan media disinyalir ada partai yang mau mencalonkan kandidat capresnya di luar partainya. Walau isu ini baru berupa desas-desus, namun bisa diindikasikan bahwa kondisi partai tersebut tergolong sebagai partai yang sedang galau. Kondisi ini semestinya patut dirasa sebagai hal yang cukup memalukan, karena perkaderan dalam partai tersebut bisa dinilai gagal.

Kasus dan fenomena di atas cukup representatif untuk menggambarkan bagaimana rasa malu itu sudah demikian tipis. Kondisi tersebut secara umum tidak hanya menjangkiti ruang individu saja akan tetapi sudah menjangkiti ruang komonitas. Gejala tersebut bila ditarik pada tegaknya idealisme di negeri ini, maka tentu hal tersebut masih jauh dari yang semestinya. Kesungguhan untuk menegakkan idealisme tentu tidak mungkin bisa berjalan mulus, kalau individu dan komonitas (partai) tidak bisa membangun rasa malu terhadap kekurangan yang menganga dan menjadi tontotan publik tersebut.

Mengukuhkan rasa malu dalam memupuk idealisme kebangsaan tentu sudah menjadi pilihan mutlak untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Kemudian hal yang penting berikutnya adalah, mengurai motif dari geliat perpolitikan yang mengemuka saat ini. Mengukur motivasi tentu tidaklah mudah, karena hal tersebut bila dilihat dalam kaca mata agama merupakan bagian dari pekerjaan hati. Tetapi dalam konteks dunia politik, ukuran motivasi itu bisa dibilang lebih mudah untuk diurai.

Sejatinya penyisihan rasa malu itu tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Beban psikologis untuk individu, serta beban sosiologis untuk suatu komonitas tentu menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Namun dalam ranah intern baik yang individu maupun dalam konteks komonitas terjadi suatu benturan yang luar biasa antara rasa malu dan ambisi (kepentingan). Malu dan ambisi inilah kemudian saling menikam satu sama lain, namun akhirnya yang keluar menjadi sang jawara adalah ambis itu sendiri.

Kemenangan ambisi dalam menghabisi rasa malu menjadi benang merah yang bisa diangkat ke permukaan sebagai bentuk motivasi dari geliat pepolitikan yang menggejolak tersebut. Dari situ kemudian bisa disimpulkan bahwa, motif nyata dari geliat politik dalam bentuk personal ataupun komunal adalah berangkat dari ambisi (agresifitas).

Gejala adanya motif ambisius (agresifitas) sejatinya merupakan salah satu potensi alami seorang manusia. Bahkan bila merujuk pada Sigmund Freud, dinyatakan bahwa agresifitas itu merupakan instink bawaan manusia sebagai bagian dari hewan (animal power). Potensi ini sebenarnya cukup potensial untuk melahirkan individu-individu kuat yang pantang menyerah. Namun potensi tersebut seakan tidak berarti apa-apa ketika hanya dibiarkan memisah dari potensi-potensi lain dalam diri manusia. Bahkan pada taraf tertentu, potensi tersebut justru melahirkan tindakan destruktif.

 Nampaknya ambisius (animal power) inilah yang kerap kali menjadi tumpuan motivasi dari setiap geliat perpolitikan di negeri ini. Sehingga pada realitanya juga menampilkan tindak perpolitikan yang lepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, semestinya potensi ambisius itu juga harus diintegrasikan dengan potensi yang lain yang berupa nalar. Potensi ini merupakan potensi alami lainnya yang dimiliki manusia sebagai bagian dari hewan yang berfikir (hayawanun natiq). Dengan menggandeng nalar sebagai mitra dalam setiap tindakan, akurasi tindakan bisa mendapatkan sasaran yang tepat.

Kekuatan yang lahir dari ambisi, sedangkan akurasi yang lahir dari nalar belumlah menjadi potensi sempurna untuk membangun suatu bangsa. Aspek etis dan kontinuitas adalah aspek paling krusial yang dibutuhkan ketika ambisi dan nalar dalam kondisi lesu. Adapun hal yang bisa melahirkan kedua aspek tersebut adalah hati yang mengembangkan cinta. Jadi secara garis besar, ambisi, nalar dan cinta adalah sumber motivasi yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Ketiganya harus bisa menjadi landasan dari setiap niat individu atau komonitas (partai) dalam setiap tindak perpolitikan di negeri ini.

Akhirnya, dari uraian singkat di atas melalui fakta dan idealita hendaknya setiap kandidat pemimpin negeri ini secara khusus, serta rakyat semesta Nusantara secara umum bisa mampu memilih pilihan niat politiknya dengan cerdas, apakah memilih salah satu dari tiga sumber niat tersebut di atas, atau memilih ketiganya secara bersama-sama. Pilihan dan konsekwensinya ada di tangan Anda…

Read More

VIDEO PORNO ANGGOTA DPR; SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Bagitu sangat subur bangsa ini melahirkan para penguasa dari setiap masa, tetapi sangat sedikit yang mampu menjadi seorang pemimpin. Penggalan gambaran tersebut tentu sangat sinkron dengan kondisi bangsa ini yang seakan sedang meregang nyawa akibat amukan kejam para penguasanya yang tidak mampu menjadi seorang pemimpin sejati. Setiap gerak para penguasa bangsa ini layaknya sebuah cambukan mematikan yang siap menghabisi kedamaian, kenyamanan, keadilan dan kesejahtearaan rakyat. Sedangkan setiap retorika para penguasa tidak lebih sebagai bualan belaka yang menentramkan sejenak, tetapi menyisakan lara sepanjang masa.

Menjadi pemimpin memang tidaklah mudah, akan tetapi hal itu tetap menjadi mungkin untuk diwujudkan. Kesulitan tidak berarti apa-apa jika diiringi dengan kemauan dan cinta untuk bangsa. Namun bila kemauan dan cinta itu hanya retorika semata, maka sesungguhanya hal tersebut adalah permulaan dari sebuah kehancuran.

Read More

MEMBANGUN KOALISI CANTIK DIBALIK RENCANA RESHUFFLE SBY

Sejak dari awal praktik politik di negeri ini lebih memilih istilah oposisi dan koalisi dalam menjalankan kepercayaan rakyat. Sejatinya pembagian tersebut tidaklah terlalu mengganggu kenyamanan rakyat, karena maksud dari dualisme laju perpolitikan tersebut diharapkan bisa memberikan keseimbangan konstributif untuk kemajuan negeri tercinta ini. Penyelewengan yang dimungkinkan terjadi pada laju pemerintahan yang dikendalikan oleh partai pemenang diharapkan bisa dikontrol oleh partai politik yang menempatkan posisinya sebagai oposisi, tentu oposisi yang dimaksudkan adalah oposisi dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya berdasar sentimentil politis semata. Begitu juga dengan partai-partai yang menyatakan dirinya sebagai partai koalisi pemerintah, tentu juga harus menfungsikan sebagai partai koalisi dengan maksud koalisi yang sebenarnya, bukan hanya sebatas koalisi yang berdimensi lokal kepentingan partainya saja.

Kondisi ideal seperti di atas itulah semestinya partai-partai yang ada tersebut menjalankan agenda politiknya. Tetapi kenyataan selalu tidak semanis idealitas, bahkan cenderung pahit. Saat ini agenda politik paling sensual yang banyak dibicarakan di publik adalah, mengenai wajah koalisi yang semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Sebut saja Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu partai koalisi yang akhir-akhir ini terkesan menciderai kongsi politiknya yaitu Partai Demokrat. Hubungan keduanya semakin memanas, apalagi ketika PKS menyatakan tidak setuju dengan agenda politik yang direncanakan oleh Partai Demokrat (PD). Ketidak setujuan tersebut berkaitan dengan perubahan RUU APBN 2012 tentang kenaikan BBM. PKS dinilai inkonsisten dalam menjalankan kontrak politiknya, ketidak setujuan dari kubu PKS terhadap rencana kenaikan BBM tersebut kemudian berujung dengan isu dikeluarkannya PKS dari tubuh koalisi.

Berbagai manuver politik dari kedua belah pihakpun gencar terekam media, masing-masing kubu antara PKS dan PD beradu argumen hingga kemudian terdengarlah isu reshuffle kabinet di tubuh pemerintahan yang dikepalai SBY itu.PD sebagai partai pengendali koalisi mulai menggunakan otoritasnya untuk menggertak mitra koalisinya PKS dengan berencana mencabut wakil-wakil menteri dari partai PKS. Gertakan itu nampakanya ditanggapi dengan santai, bahkan ada personal PKS yang masih dengan optimis menyatakan bahwa PKS tidak akan dikeluarkan dari koalisi. Entahlah apa makna dari tanggapan dingin PKS ini?.

Lepas dari sejumlah persetagangan di atas, jika dicermati lebih dalam, bahwa laju perpolitikan di negeri ini sungguh masih belum mencerminkan suatu laju perpolitikan yang sehat. Kasus rencana reshuffle menteri dari partai koalisi yang dianggap membangkang adalah cerminan dari laju perpolitikan setengah matang. Bila mencoba menelanjangi lebih jauh, baju bernama koalisi yang dirajut oleh PD begitu sangat terkesan transaksional-materealistis semata. Kontrak politik yang dibangun sesama partai koalisi bukan berdasar atas kepentingan rakyat tetapi hanya atas nama kekuasaan saja. Tentu hal ini adalah suatu laju koalisi yang sangat tidak ideal, maka tentu hasil dari pemerintahan yang dijalankankan tidak akan pernah mencapai tujuan yang sebenarnya.

Bagaimanapun usaha pemerintah untuk mencoba mengelabui rakyat tidak akan bisa, koalisi-transaksional di atas begitu sangat kentara, serta sangat mudah dipahami oleh logika orang awam sekalipun sebagai bentuk penyelewengan. Selain dari itu, jika melanjutkan menerawang pada sisi berikutnya dapat diketahui, bahwa koalisi yang dibangun saat ini bukanlah suatu bentuk kerja sama yang berasas kebangsaan dan kebutuhan, tetapi hanya berdasar asas imbalan semata. Adapun maksud dari asas imbalan disini adalah, partai-partai yang menyatakan berkoalisi dalam arti mendukung segala bentuk agenda yang digulirkan pemerintah pada dasarnya hanya untuk mendapatkan bagian kekuasaan dari pengendali pemerintahan. Begitu juga dengn partai pengendali pemerintahan (dalam hal ini PD) seakan-akan merasa harus membagi kekuasaannya sebagai bentuk imbalan atas dukungan partai koalisi yang dimaksudkan. Kondisi ini tentu suatu bentuk perpolitikan yang sangat najis, karena telah mengotori kesucian amanah yang diberikan oleh rakyat.

Read More

MEMBANGUN CINTA UNTUK INDONESIA

Satu hal yang tidak bisa dihindari oleh setiap individu normal di negeri ini untuk tidak menolak ikut urun rembug dalam penuntasan sejumlah persoalan yang melilit bangsa ini. Karena walau bagaimanapun wajah atau kondisi negeri ini tentu tetap menjadi negeri yang layak untuk dicintai oleh setiap anak negerinya. Borok yang menganga, kekurangan di berbagai lini, penghianatan dari sejumlah birokratnya serta sederet problem lainnya adalah realitas tak terhindarkan. Realitas tersebut tak cukup untuk diperbincangkan ataupun dipertontonkan saja, tetapi lebih dari itu setiap anak negeri ini mempunyai beban tanggung jawab untuk merubah wajah negerinya sendiri.

Tanggung jawab merubah wajah negeri ini tentu butuh energi besar, tidak cukup dengan banyak berharap dari kelompok tertentu, apalagi hanya bertumpu pada seorang individu saja. Semua harus mempunyai komitmen untuk memperbaiki bangsa, mulai dari eleman masyarakat paling kecil sampai pada elemen yang paling besar dan luas cakupannya. Tidak ada satu individupun yang merasa paling mampu, tetapi juga tidak boleh ada seorangpun yang merasa paling tidak bisa untuk ikut bersama merubah negeri ini. Setiap individu sama-sama punya potensi untuk berkarya membangun negeri ini. Negeri ini milik bersama, “bukan milikku, bukan milikmu, bukan miliknya, tetapi milik kita bersama”.

Sudah lebih enam puluh tahun negeri ini bebas dari cengkraman negeri asing, tetapi rasa memiliki terhadap negeri ini tidak kunjung subur. Di sana-sini masih saja terlihat bagaimana anak negeri ini menghardik, membantai dan mencurangi saudaranya sendiri dengan menghabisi hak-hak mereka. Para anak negeri yang murtad itu seakan-akan mengambil alih kekejaman penjajah dengan berkedok sebagai para punggawa negeri ini. Lidahnya begitu lihai membacakan mantra kebejatan, tindakannya begitu licin bagai belut memperagakan keculasan. Wajah negeri semakin suram oleh karena rasa cinta dan memiliki yang hilang.

Read More

DARI INTELEKTUALITAS MENUJU PERUBAHAN CEMERLANG

Salah satu hal yang paling ditakutkan oleh para pengusa dzalim adalah menigkatnya kesadaran intelektual di tengah-tengah rakyatnya. Kesadaran intelektual merupakssan kunci utama untuk sebuah perubahan. Apapun bentuk perubahan yang diinginkan, intlektualitas menjadi syarat tak tergantikan oleh sesuatu apapun. Namun wacana intelektualitas belum bisa digarap dengan sempurna, sehingga berbagai bentuk perubahan yang diinginkan belum bisa dicapai dengan baik. Sebagai bentuk nyata dari garapan intelektual yang selama ini terkesan mandul adalah laju dan arah pendidikan yang semata-mata berujung pada kemapanan materi saja, sementara garapan intelektual yang sejati belum sepenuhnya bisa berjalan. Adapun yang berlaku pada proses intelektual di sejumlah lembaga pendidikan masih terkesan transaksional-profan saja. Singkatnya, laju intelektualitas yang digarap di negeri ini belum bisa memberikan perubahan yang berarti pada tingkat kamaslahatan dan kenyamanan hidup berbangsa dan bertanah air.

Kemapanan intelektualitas tidak hanya bisa diukur dengan adanya gerakan massif para orang tua yang menyekolahkan anaknya pada suatu lembaga pendidikan tertentu. Begitu juga kemapanan yang tersebut juga tidak bisa dilihat dengan semakin menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan yang ada, akan tetapi kemapanan tersebut hanya bisa dilihat dari adanya semangat dan spirit yang mempunyai relevansi pada kemaslahatan bersama. Sejauh ini, realitas yang tersuguhkan masih sangat jauh dari harapan.
Bila melihat lebih dekat, kualitas intelektualitas di negeri ini masih banyak dihardik oleh nafsu yang menggiring pada pola pandang hedonistis-psikologis.

Kesemberautan yang terjadi pada bangsa ini adalah salah satu dampak dari kualitas intlektualitas yang hedonis-psikologis tadi. Korupsi, kasus suap, kesejahteraan yang tidak merata serta segudang persoalan bangsa ini merupakan indikasi dari menjamurnya hedonisme-psikologis tersebut. Indikasi tersebut bermula dari intelektualitas yang dibangun di atas pondasi keinginan dan kepuasan yang dangkal.

Wajah intelektualitas yang kusut di atas kemudian dijadikan lahan untuk mengafirmasi suatu rezim dzalim yang menghabisi seluruh hak-hak rakyat. Para intelektualnya dihardik untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan para penguasa. Pembenaran atas tindakan konyol para penguasa seakan menjadi lumrah di negeri ini. Jual beli hukum begitu cukup marak di tengah-tengah para ahli hukum, sehingga pada akhirnya keadilan menjadi barang langka, mungkin pada taraf tertentu bisa betul-betul punah dari negeri ini.

Sejuta persoalanpun melilit bangsa ini, belenggu yang bernama penghianatan terhadap amanah rakyat bergilri dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Tahun 1998 merupakan tahun tumbangnya rezim orde baru sekaligus juga awal babakan baru yang bernama reformasi. Sejuta harapan mulai mekar, tetapi lebih dari satu dasawarsa reformasi telah bergulir perkembangan bangsa ini semakin tidak karuan. Janji kemaslahatan untuk rakyat dari para aktifis reformasi seakan lenyap begitu saja, bahkan sebagian aktifis yang dulu begitu geram terhadap tindak dzalim rezim orde baru kini bisa duduk santai menjadi penikmat nyamannya kursi empuk pemerintahan.

Realita di atas jika tidak mau dikatakan sebagai indikasi dari kemunafikan, maka paling tidak bisa dikatakan sebagai suatu rezim yang penuh dengan sejuta alibi. Reformasi oleh sejumlah mantan pengusungnya dikatakan mampu menggapai sejumlah capaian positif. Salah satu alibi yang biasa didengungkan oleh para aktifis mantan penggagas reformasi adalah, membaiknya demokrasi di negeri ini. Sungguh capaian ini bukan perubahan yang monumental walau tidak bermaksud meniadakan, akan tetapi rasanya kurang pantas jika membaiknya demokrasi tersebut dijadikan suatu capaian. Padahal sejauh ini demokrasi itu hanya barupa sarana bukanlah tujuan yang sebenarnya. Karenanya capaian membaikanya demokrasi ini merupakan bagian pembodohan terhadap rakyat demi meredam kegeraman semata.

Kini para aktifis mulai bergejolak, sejumlah aksi digelar di sejumlah kota menolak kenaikan BBM. Mahasiswa seakan benar-benar menjadi corong suara rakyat. Aksi yang dilakukan pada intinya tentu mempunyai nilai yang positif, selain daripada itu hal tersebut sudah menjadi kewajiban mereka sebagai garda intelektual yang mampu berdialog lebih impressif dari sekadar orang awam. Sederhananya, rakyat betul-betul menginginkan mereka bisa memberikan konstribusi positif terhadap kehidupan nyata.

Sungguh suatu usaha mulia jika aksi yang ditunjukkan para mahasiswa itu adalah cerminan dari hati nurani rakyat. Tetapi jika kemudian aksi tersebut berupa aksi anarkis, penjarahan dan sejumlah aksi kekerasan lainnya tentu sangat berlawanan dengan niat suci mereka. Karenanya aksi unjuk rasa bukan aksi egoisme melainkan harus berpijar dari hati yang ikhlas demi suatu perubahan yang lebih baik.

Sekain dari pada itu, satu hal yang mungkin harus diwaspadai adalah, keterulangan sejarah para mantan aktifis reformasi seperti yang digambarkan di atas tidak boleh terwariskan kepada mereka yang sekarang rajin unjuk aksi menyuarakan nurani rakyat. Sebagai salah satu jawaban untuk sebuah benang kusut tersebut adalah, lembaga pendidikan dari setiap jenjangnya harus benar-benar terhindar dari intimidasi kepentingan kelompok tertentu. Lembaga pendidikan harus konsentrasi memupuk intlektualitas suci yang berimplikasi pada kemaslahatan bangsa, bukan pada sesuatu yang bernuansa hedonistis-psikologis.

Sebagai kelanjutan dari hal di atas adalah, setiap proses perubahan yang digandrungi oleh para aktifis harus bersandar pada kematangan intlektualitas serta hedonistis-spritual yang berbasis kebangsaan. Dari situlah akan terbangun tanggung jawab yang tidak semata-mata tanggung jawab duniawi tetapi mereka juga mempunyai keyakinan akan adanya konsekwensi di luar dunia ini. Dengan demikian kemaslahatan dan cita-cita bangsa ini akan secepatnya tercapai. Wallahu a’lam bisshowab…

Read More

REKONSTRUKSI MAKNA MORAL DALAM AGAMA

Sunggguh suatu hal yang paling sulit ketika kita mencoba mengurai faktor penggerak di balik dari setiap tindakan. Bagi orang tertentu mungkin hal ini tidak dianggap perlu, namun tidak bagi kelompok lain yang memandangnya sebagai hal yang sangat penting. Bagaimanapun respon tersebut tentu mempunyai alasan dan pijakan yang menjadikan setiap kelompok meyakini bahwa pilihannya berada pada titik yang benar. Sungguhpun hal yang semacam ini sejatinya merupakan bagian dari pola setiap indvidu atau kelompok dalam mengurai pondasi paling pokok dari setiap tindakan.

Untuk kelompok yang tidak menganggap penting, pada hakikatnya juga termasuk menjadi kelompok yang juga ikut berusaha mengungkap setiap faktor penggerak dari apa yang mereka pilih. Jadi, bila sengaja dibuat semacam anggapan sementara, bahwa tidak ada suatu tindakan atau pilihan yang bergerak tanpa suatu alasan tertentu, sekalipun kelompok yang melebelkan dirinya tidak mau tertarik untuk mengurai penggerak tersebut.

Tindakan paling prinsip yang bisa dikategorikan sebagai tindakan yang paling banyak diperbincangkan oleh sejumlah ahli adalah persoalan moral. Perbincangan moral sangat begitu pelik, menempatkan pada posisi sebatas pengetahuan atau justru hanya sebatas tindakan. Tarik ulur antara keduanya memunculkan banyak pemahaman, ada yang menyatakan moral itu merupakan tindakan nyata yang bisa dinilai baik ataupun buruk, kemudian kelompok kedua menyatakan bahwa moral itu apa yang dipahami oleh nalar manusia sebagai sesuatu yang baik ataupun buruk.

Sungguh ini bukanlah hal yang mudah untuk menyatakan posisi moral yang sebenarnya. Sebagian yang lain menyatakan bahwa sebagian moral adalah pengetahuan, kemudian sebagian yang lain adalah tindakan. Sejenak argumentasi ini cukup mewadahi makna moral tersebut walau masih memungkinkan dimintakan sejumlah faktor-faktor pendukungnya. Kerancuan ini satu sisi adalah bentuk paling memuakkan, tetapi pada sisi yang lain merupakan jalan terang menuju suatu konsepsi yang bisa divaliditasi secara logis dan diterima oleh khalayak.

Diakui, memang tidak banyak individu yang berminat meluangkan waktunya untuk sesuatu yang dianggap kecil namun urgensinya cukup besar dalam kehidupan. Manusia pada dasarnya tidak mau terlalu susah dengan sesuatu yang sifatnya sederhana dan prinsip, kecenderungan yang lebih dominan pada hal-hal yang bisa dirasakan secara fisik. Namun demikian, bangunan konsepsi dibalik dari yang tersurat mesti juga harus terus diusahakan agar sejumlah tindakan atau amalan menjadi tindakan yang produktif dan bermanfaat pada kehidupan jangka pendek (temporal) dan jangka panjang (abadi). Dalam hal ini penulis ingin menyatakan bahwa diskusi mengenai moral tentu merupakan diskusi yang cukup penting dan menarik.

Terlepas apakah diskusi ini disukai atau tidak, moral tetap menjadi suatu bangunan konsepsi yang cukup memberikan dampak signifikan pada kehidupan nyata. Banyak orang menilai, merebahnya perzinahan, korupsi, penjarahan, perampokan dan tindakan-tindakan sejenisnya merupakan bagian dari bobroknya moral. Sejumlah argumentasi dilontarkan untuk situasi yang kacau tersebut, cercaan, hinaan dan ketidakberpihakan terhadap tindakan keji itu mengalir dari berbagai arah. Pada intinya manusia secara umum tidak menyukai kekacauan tersebut, yang pada dasarnya ketidak sukaan itu karena dilahirkan dari konsepsi moral yang kurang akurat. Namun hal ini tidak bisa dirasakan oleh kebanyakan orang. Segelintir orang hanya berdiskusi pada dimensi luarnya saja, sementara perubahan diminta bisa terjadi secepatnya. Kondisi ini tentu tidak akan memberikan perubahan yang berarti, malah pada taraf yang lebih memilukan hanya akan menumbuhkan kejenuhan sosial yang akut.

JIka dipahami lebih bijak, kekacauan yang terjadi selama ini karena sebagian besar manusia masih belum begitu mengerti persoalan konsepsi dibalik setiap tindakan yang dipertontonkan. Nilai baik dan buruk hanya berkisar pada satu persepsi, sementara perspektif yang lain dirasa tidak diperlukan. Sebagai contoh, bahwa makna moral itu hanya dimiliki oleh individu bukan milik halayak ramai. Nyaman, baik dan senang diborong menjadi milik pribadi, sehingga ruang publik tidak punya hak untuk menuntutnya. Kondisi inilah kemudian membutakan setiap mata akan adanya kemiskinan, kelaparan dan kekurangan finansial dan logistik di setiap sudut negeri ini. Uang milik rakyat (publik) banyak dimiliki sah secara hukum oleh individu dan kelompok-kelompok tertentu, sementara rakyat pemilik yang sejati menerima deritanya akibat kerakusan mereka.

Begitu rendah dan sempitnya pemahaman moral yang berlaku di tengah-tengah umat sehingga terjadi seperti gambaran di atas. Sebagai bentuk respon sederhana adalah mencoba menilik sejumlah dimensi yang memungkinkan melahirkan nilai moral yang lebih luas. Salah satu hal yang harus dipahami lebih awal bahwa moral sebagai nilai keberadaannya sudah ada sejak awal diciptakannya manusia. Dengan demikian, secara instinktif manusia berpotensi menemukan kebenaran, kenyamanan, ketentraman dari dalam dirinya. Begitu juga dengan penanda yang disebut moral tentu bisa didapat dari dalam diri manusia. Tetapi setelah manusia bersinggungan dengan sesamanya, kenyamanan, kebenaran dan ketentraman seakan bergesekan dan saling mendesak untuk muncul sebagai sang pelopor. Benturan atauu gesekan inilah memunculkan banyak diskusi, persepsi serta tindakan nyata dengan berbagai macam dampaknya. Tetapi pada dasarnya seluruh proses gesekan itu menginginkan suatu kedamaian, walaupun yang termuat dalam ruang publik bisa berbentuk kekejian.

Uraian di atas jika disederhanakan, dunia ini adalah lahan berjumpanya nilai-nilai kebenaran subyektif yang sedang mencari lingkungannya sendiri. Jika berpijak pada konsepsi ini maka segala tindakan tidak akan pernah mempunyai nilai salah, keji ataupun jelek, akan tetapi segala bentuk tindakan semua bernilai sama. Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran itu sendiri juga tidak pernah memberi sekat atau ruang-ruang tertentu terhadap segala bentuk tindakan yang lahir dari manusia. Karenanya dalam hal ini neraka, surga, pahala dan dosa merupaka isapan jempol belaka yang tidak jauh berbeda dengan kebohongan.

Salah satu kesalahan besar dalam memahami moral adalah sudut pandang yang kurang pas. Dalam hal ini moral dimasukkan dalam sekat-sekat kepentingan dimensi tertentu. Agamawan misalnya, menempatkan moral sebagai bentuk tindakan yang berniali baik, jika tidak dikerjakan maka akan mendapat dosa serta masuk neraka. Moral dipahami sebagai perintah Tuhan semata, sedangkan korelasi kegunaan sosial dan individu menjadi sesuatu yang sekunder. Untuk kondisi seperti saat ini, menakut-nakuti manusia dengan neraka atau memberikan janji-janji masuk surga tentu tidak lagi mujarab menyembuhkan dekadensi moral yang terjadi.

Agama di era yang meminta konsepsi serta penafsiran yang dinamis harus lebih kreatif mengemas ajarannya tanpa mengurangi substansinya. Penafsiran lama yang mengahadirkan jawaban-jawaban sementara dari sutau kewajiban atau perbutan baik harus direvisi dengan model teranyar. Tentu propaganda in tidak semata-mata mengkerdilkan agama, tetapi hal ini justru sebagai bentuk keprihatinan dimana agama dalam hal ini hanya sebatas bentuk legitimasi dari bentuk dekadensi moral yang sesungguhnya.

Sejatinya keprihatinan ini bermula dari realita sosial dimana moral yang dikendalikan dalam ajaran-ajaran normative agama terkesan mandul. Sumpah dibawah naungan kitab suci atas nama agama untuk melaksanakan amanah kepemerintahan tidak mampu melahirkan individu dan pemimpin yang bermoral. Bahkan kalau mau dimaknai lebih dalam lagi, agama menjadi alat untuk melanggengkan suatu tindakan yang jauh dari apa yang disebut dengan moral. Berdasar fakta ini, maka mau tidak mau makna moral itu harus betul-betul dikembalikan pada posisinya. Agama yang semula banyak diyakini sebagai kemasan paling manjur, tapi ternyata untuk kondisi saat ini malah menjadi biang dari sejumlah tindakan amoral.

Merevisi makna moral terkesan cukup janggal, tetapi hal ini bukan bermaksud meladeni pandangan imaginative nalar semata, tetapi merupakan suatu keharusan yang berpijar dari fakta-fakta. Secara psikologis tumpulnya nilai moral dalam tradisi agama mungkin karena kejumudan makna yang sudah tidak memadai untuk menyapa zaman, sehingga kemudian muncul semacam kejenuhan dari ranah psikologi manusia. Pada saat yang sama, manusia meminta suatu pandangan baru untuk menuntaskan pelik problem yang melilit dirinya. Maka secara jujur, revisi atau rekonstruksi makna moral itu memang dirasa sangat perlu guna suatu perubahan positif.

Merekonstruksi bukan berarti membongkar kemudian membangun kembali dan membuang semua yang lama, akan tetapi disitu masih ada ruang akomodatif untuk berbagai kemungkinan terhadap suatu tujuan positif tadi. Sebagai bentuk nyata dari rekonstruksi yang dimaksudkan adalah, agama diharapkan juga harus melibatkan manusia dalam kapasitasnya sebagai pribadi ataupun sebagai kelompok masyarakat dalam merumuskan makna moral baru.

Jika kembali pada kondisi mansuia secara personal bisa dipahami bahwa takaran baik atupun buruk adalah pembawaan secara natural. Sementara agama merupakan pengagas komitmen teologis adanya suatu ikatan antara manusia (kolektif) yang profan dengan Tuhan yang sakral. Bangunan komitmen tersebut kemudian melahirkan konsekwensi logis yang menggiring manusia semakin mengerti tentang potensi moral yang bercokol dalam dirinya sejak ia diciptakan. Kebaikan akhirnya bermunculan secara kolektif, setelah sebelumnya manusia hanya mampu melahirkan moral kebaikan secara pribadi. Dengan demikian, agama dalam hal ini berfungsi sebagai penggagas moral kolektif yang bernuansa spiritual, sehingga pada saat bersamaan manusia mulai mengenal common vision dalam konteks moral spiritual. Baik, buruk, halal dan haram menjadi simbol-simbol familiar yang membatasi dari setiap tindak-tanduk masyarakat spiritual (beragama).

Kematangan agama dalam meramu nilai-nilai moral rasanya tidak tergoyahkan pada mulanya. Namun seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan, disana sini terjadi pinjam-meminjam tradisi dan konsep, maka pada tahap berikutnya kematangan tersebut perlu dilihat kembali. Jalan ini dirasa memang cukup perlu sebagai upaya mejawab komplektfitas yang ada serta menanggapi konsekwensi yang semakin tidak berpihak pada komitmen yang dibangun oleh agama tadi. Salah satunya adalah mendengarkan lebih banyak lagi nilai-nilai pembawaan manusia sejak lahir. Hal ini dirasa perlu ketika agama terlalu jauh memainkan perannya dalam ranah pribadi. Agama dengan semena-mena menyeret setiap individu bergantung pada komitmen-komitmen yang dibangun oleh agama tanpa mau memberi liang yang cukup lebar pada potensi yang ada dalam pribadi seorang manusia. Potensi berfikirnya tidak diberi kebebasan, ruang munajat qolbunya dibatasi formalitas, sehingga wajah Tuhan yang menjadi tujuan agama sendiri tak kunjung hadir secara holistik dalam diri manusia. Tuhan-tuhan yang dihadirkan oleh agama-agama sebagai hakim yang siap mengetok palu, sementara wajah Tuhan yang Maha Pengasih jarang ditampilkan, hal tersebut dikarenakan potensi dan nilai-nilai moral bawaan manusia dilupakan.

Kemudian untuk selanjutnya, agama dalam menggagas moral harus menggandeng potensi kolektif manusia. Sebagai bentuk konkretnya adalah, bahwa dalam nilai-nilai moral itu harus disuguhkan cita-cita kebangsaan yang merupakan potensi bawaan manusia secara kolektif. Cita-cita, visi kebangsaan dirasa cukup penting untuk bersama menyulam sisi kekurangan nilai moral dalam agama, karena dengan adanya integralisasi nilai tersebut seorang manusia akan mempunyai konsekwensi ganda antara tanggung jawab pribadi pada Tuhan serta tanggung jawabnya kepada bangsanya. Bentuk aksinya merupakan tugas para ahli hukum untuk menerjemahkan seluruh rangkaian integralisasi nilai-nilai tersebut dalam suatu undang-undang yang akan mengawasi setiap individu.

Sebagai penutup, bahwa moral itu satu sisi adalah bawaan (nature) tetapi pada sisi lain juga berjalan di atas pengalaman (nurture). Karenanya dari setiap nilai yang dibawanya harus terjadi integralisasi yang kuat antara yang nature dan nurture. Nature itu berupa bawaan sejak lahir, bahwa manusia secara natural berpotensi mengenal kebaikan, baik secara pribadi ataupun kolektif (berbangsa), sedangkan yang nurture itu adalah nilai-nilai moral dalam agama yang diketahui oleh manusia setelah adanya tuturan wahyu ilahi. Jika keduanya bisa diintegralisasikan secara utuh, maka itulah makna sejati serta makna rekosntruksi yang dimaksudkan. Sebagai bentuk konstribusinya, amoralisasi yang mewabah akan terjawab dengan sendirinya, pada akhirnya akan tercipta kedamaian sejati. Semoga…..

Read More